Jurnal Revenue Wedding include Room

Jika ada penjualan Wedding package (Paket Pernikahan) dengan akomodasi room, sedangkan dalam paket tidak di-split (dipisahkan) harga roomnya atau seolah-olah room diberikan gratis, maka jurnalnya :

Pada saat transaksi FB/Charge :
Guest Ledger (D)
FB Revenue (K)
(sejumlah harga paket wedding)

Pada saat FB Payment :
Cash / Bank (D)
Guest Ledger (K)
(sejumlah pembayarannya)

Pada saat Night Audit / Room Charge :
Guest Ledger (D)
Room Revenue (K)
(sejumlah harga kamar yang dipakai)

Pada saat Check Out :
Piutang xxxxx (D)
Guest Ledger (K)
(sejumlah guest bill)

Jika proses pembukuan menggunakan System Accounting yang online sebaiknya dibukukan ke piutang terlebih dahulu karena biasanya System Accounting Hotel yang sudah online pada saat tamu Check Out sudah terbentuk jurnal otomatis, baru selanjutnya dilakukan penyesuaian di Back Office secara manual :

Pada saat penyesuaian, dibuatkan Nota Kredit Piutang :
FB Revenue (D)
Piutang xxxxx (K)
(sejumlah guest bill)

Remittance of Fund

Adalah amplop untuk menyetor uang hasil penjualan dari outlet atas penjualan tunai. Pada Remittance of Fund berisi data-data :
- Tanggal, bulan , tahun kegiatan
- Nama kasir
- Outlet
- Banyaknya hasil Penjualan
- Over (Short) Penyetoran
- Paid Out (pembayaran ke luar)
- Rincian uang masuk ( mata uang dan satuannya)
- Total uang dalam amplop
- Re-imburshment
- Total akhir

Food - Beverage Cost Hotel / Restaurant

Food / Beverage Cost adalah biaya langsung bahan-bahan utama untuk memproduksi makanan / minuman, umumnya dinyatakan dalam prosentase yang dihitung dari total hasil penjualan dari setiap periode.

Perhitungan ini biasanya dipisahkan menjadi Food Cost dan Beverage Cost.

Proses Kontrol Terhadap Biaya Langsung (Hotel)

Setiap pengeluaran uang harus diperiksa dan dikendalikan supaya sesuai dengan budget (anggaran), proses control yang biasa dilakukan :
1. Department/Seksi operasional dalam membeli barang yang tidak ada dalam persediaan rutin harus membuat Purchase Request (Surat Permintaan Pembelian Barang) dengan persetujuan dari Kepala Bagian kemudian ditujukan ke bagian pembelian.

2. Berdasarkan Purchase Request dibuat Purchase Order, setelah melalui proses pemilihan supplier.

3. PO asli dikirm ke Supplier, tembusan ke bagian penerimaan barang, accounting & cost control.

4. Saat penerimaan barang dicek berdasarkan PO, sebaiknya dept yang bersangkutan (yang akan memakai barang juga memberikan persetujuan atas kualitas barang).

5. Bukti Penerimaan Barang untuk proses pembukuan.

6. Cost Controll selalu mengawasi dan mengendalikan persediaan.

7. Bagian Accounting melaporkan biaya kangsung ke masing-masing deparment secara periodik.

8. Setiap laporan biaya langsung di evaluasi dan dianalisa untuk pengendalian biaya dan dilaporkan ke pimpinan.

Tarif PPh bagi WP yang tidak punya NPWP

Tarif lebih tinggi dari tarif normal sebanyak :

20% untuk PPh pasal 21
100% untuk PPh pasal 23
100% untuk PPh pasal 22

Batas Waktu Penyampaian SPT :

1. SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. SPT Tahunan PPh Orang Peribadi 3 bl setelah akhir tahun pajak.
3. SPT Tahunan WP Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun Pajak.

Denda Terlambat menyampaikan SPT

1. SPT Masa PPN = Rp. 500.000,00
2. SPT Masa lainnya = Rp. 100.000,00
3. SPT Tahunan PPh Badan = Rp. 1.000.000,00
4. SPT. Tahunan PPh Orang Pribadi = Rp. 100.000,00

Pengenaan sanksi administratif tidak berlaku bagi :

Atas keterlambatan Penyampaian SPT tidak dikenakan sanksi bagi :

1. WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
2. WP Orang Pribadi yang tidak lagi melakukan keriatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. WP Orang Pribadi yg berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia.
5. WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
8. WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Zakat sebagai pengurang Pajak

Pembayaran Zakat dapat dijadikan pengurang pajak dengan syarat ada surat setoran zakat sebagai bukti dengan syarat :
1. Nama Lengkap Wajib Pajak
2. Alamat Jelas Wajib Pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya.
5. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya
6. Besarnya Penghasilan
7. Besar zakat atas penghasilan

Penyetoran, Pelaporan PPh ps. 23

Harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Pemotong PPh ps.23 diwajibkan menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir

Pemotong harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh.

Pemotong PPh Pasal 23

1. badan pemerintah;
2. subjek pajak badan dalam negeri;
3. penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau

b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran beruapa sewa.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada saat dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya (mana yang lebih dulu).

Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

PPh Pasal 23

PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari :
- Modal
- Penyerahan Jasa
- Penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21.
Yang dibayarkan oleh :
- Badan Pemerintah atau subyek pajak dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Subyek pajak yang dipotong PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN :

Peraturan Pemerintah tentang jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai :

1. Jasa pelayanan kesehatan medik.
2. Jasa pelayanan social.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa keagamaan.
6. Jasa pendidikan
7. Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan.
8. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9. Jasa angkutan umum darat & air.
10. Jasa tenaga kerja.
11. Jasa perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN

Peraturan Pemerintah tentang jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai :


1. Barang hasil Pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.
* minyak mentah (crude oil)
* gas bumi
* panas bumi
* pasir & kerikil
* batubara sebelum dipo\roses menjadi briket batubara
* bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
* beras
* gabah
* jagung
* sagu
* kedelai
* garam
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

Penghapusan Piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya

Syarat :

1. Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan keuangan komersial.

2. Menyerahkan mnama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

3. Mengumumkan darter nama tersebut dalam suatu penerbitanMenyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.

Daftar Peraturan Terkait Penghapusan Piutang Tak Tertagih :

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.04/1998, Tgl.27-02-1998 PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995, Tgl.06-02-1995 BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.

3. Undang-Undang No. 10 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDAHG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.

4. Undang-Undang No.7 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983 PAJAK PENGHASILAN.

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21/26

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Mengambil sendiri Formulir Perpajakan
3. Menghitung, Memotong, menyetor dan melapor PPh yang terutang setiap bulan
4. Memberikan bukti pemotongan:
· Pada saat dilakukan pemotongan kepada bukan pegawai tetap.
· Pada saat akhir/bagian tahun takwim kepada pegawai tetap (formulir 1721 A1 atau formulir 1721 A2)
6. Mengisi, Menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal21.

Syarat seorang kuasa pajak

1. Memiliki NPWP
2. Telah menyampaikan SPT PPh Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir
3. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
4. Memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan

Tarif pajak daerah ditentukan paling tinggi :

Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air = 5%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air = 5%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = 5%
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan = 20 %
Pajak Hotel = 10%
Pajak Restaurant = 10%
Pajak Hiburan = 35 %
Pajak Reklame = 25%
Pajak Penerangan Jalan = 10%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C = 20%
Pajak Parkir = 20%

Biaya-Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengahasilan termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, hononarium, bonus dan gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Biaya dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh No.17 Tahun 2000

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.



2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.



3. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk bank, sewa guna usaha, asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha.



4. Premi assuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pegawai.

Karakteristik biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto

1. Imbalan natura sehubungan dengan pekerjaan kecuali imbalan natura yang diberikan didaerah tertentu yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan.


2. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.


3. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.


4. Pajak Penghasilan


5. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak.


6. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham.


7. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau penghasilannya dikenakan PPh final atau norma penghitungan penghasilan bruto.


8. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya.


9. Kerugian dari pengalihan harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara obyek pajak.


10. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.


11. Pajak masukan atas biaya yang berkaitan dengan pasal 9 ayat 1 UU PPh.

Penyusutan Telp. Seluler & Mobil yg digunakan Pegawai

KEP 220/PJ/2002


1. Biaya Penyusutan pembelian ponsel bagi pegawai untuk keperluan pekerjaan dicatat 50% sebagai biaya penyusutan perusahaan.


2. Biaya pulsa dan perbaikan ponsel dapat dibebankan sebesar 50% sebagai biaya perusahaan


3. Biaya penyusutan atas pembelian sedan atau sejenisnya untuk dipergunakan oleh pegawai tertentu dapat dicatat 50% sebagai biaya penyusutan perusahaan.


4. Biaya perbaikan rutin atas kendaraan tersebut dapat dibebankan 50% sebagai biaya perusahaan.

Amortisasi atas Software Komputer

1. Program Software untuk aplikasi umum dibebankan sekaligus dalam satu bulan pengeluaran (misal : Ms. Windows, Ms. Office).

2. Bila software sudah termasuk dalam pembelian hardware (komputer) maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan komputer.

3. Program aplikasi khusus yang dirancang untuk keperluan otomatisasi sistem dibidang tertentu (misal : hotel, rumah sakit), biaya perolehan dan upgrade dilakukan amortisasi harta tidak berwujud kelompok1.

Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Tarif Penyusutan Aktiva Tetap :

Kelompok (Bukan Bangunan) Metode Garis Lurus :
Kelompok 1 = 4 tahun = 25%
Kelompok 2 = 8 tahun = 12.5%
Kelompok 3 = 16 tahun = 6.25%
Kelompok 4 = 20 tahun = 5%

Kelompok (Bukan Bangunan) Metode Saldo Menurun :
Kelompok 1 = 4 tahun = 50%
Kelompok 2 = 8 tahun = 25%
Kelompok 3 = 16 tahun = 12.5%
Kelompok 4 = 20 tahun = 10%

Kelompok ( Bangunan) Metode Garis Lurus :
Permanen = 20 tahun = 5%
Tidak Permanen = 10 tahun = 10%

Tarif Amortisasi

Amortisasi Harta Tidak berwujud :

Metode garis Lurus :
Kelompok 1=4 tahun=25%/tahun
Kelompok 2=8 tahun=12.5%/tahun
Kelompok 3=16 tahun=6.25/tahun
Kelompok 4=20 tahun=5%/tahun

Metode saldo Menurun :
Kelompok 1=4 tahun=50%/tahun
Kelompok 2=8 tahun=25%/tahun
Kelompok 3=16 tahun=12.25/tahun
Kelompok 4=20 tahun=10%/tahun

Mulai & Berakhirnya Subyek Pajak Dalam Negeri

Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi :
Mulainya :
* Saat dilahirkan.
* Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.

Berakhirnya :
* Saat Meninggal.
* Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.


Subyek Pahak Dalam Negeri Badan :
Mulainya :
* Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Berakhirnya :
* Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Bukan Subyek Pajak

Yang tidak termasuk subyek pajak adalah :



1. Badan Perwakilan Negara Asing.



2. Pejabat perwakilan diplomasi dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertembap tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :

* Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh pengahasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.

* Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.



3. Organisasi Internasional yang memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.



4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Subyek Pajak Penghasilan

Subyek pajak :



1. a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.



2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.



3. Bentuk Usaha Tetap

Tarif PPh21 WP Badan tahun 2008, 2009

Tarif tahun 2008 :

UU-Pph pasal 20 ayat (1) b.

Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
>Rp. 50.000.000,00 10%
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 15%
> Rp. 50.000.000,00 30%



Tarif tahun 2009 :

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen).

Penghasilan Suami-Istri

Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :

a. Suami-istri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim.

b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau

c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

UU - Pph pasal 8 ayat 2 (Perubahan terbaru tahun 2009)

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT :

1.SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.Batas waktu penyampaian:
a.Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.

b.Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.

c.SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

d.SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3.SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan.

Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

Ketentuan Tentang Pengisian SPT.

Ketentuan Tentang Pengisian SPT.
SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 :

a. Pegawai tetap.

b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.

c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

d. Penerima honorarium.

e. Penerima upah.

f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

Pemotong PPh Pasal 21 :
a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
e.Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
f. Penyelenggara kegiatan.

Definisi Pph Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

cara dapat bebas Fiskal bagi yang punya NPWP

Cara dapat bebas fiskal :

Kartu NPWP yg lama skrg sdh diganti yg baru seukuran kartu kredit. Tukarkandiwilayah masing2.

Setelah check in bawa ke kounter bebas fiskal. Tunjukkan paspor dan boardingpass serta kartu NPWP jika pergi sendiri. Lalu mereka stempel "bebas fiskal"pada boarding pass. Prosesnya cepat sekali.

Siaran Pers dari Dirjen Pajak (Direktur P2 Humas , Djoko Slamet Surjoputro)mengenai Orang Pribadi Yang Tidak Memiliki NPWP diwajibkan untuk membayarFiskal Luar NegéRi ; berlaku mulai besok 01/01/2009 sampai dengan 31/12/2010

Hal penting yang harus diketahui adalah :

1. Tarif Fiskal Luar Negeri ( FLN ) adalah Rp 2.500.000 ( pesawat udara ),Rp 1.000.000 ( angkutan laut )

2. Pengecualian dari kewajiban membayar FLN bagi OP yang bertolak ke LNdibedakan atas :
- Yang bebas otomatis dan yang bebas dengan Surat Keterangan Bebas FLN(SKBFLN )

Tatacara pelaksanaan dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Bagi Yang Membayar : perlu mencantumkan Nama dan NPWP Penanggung Pajakkarena pembayaran fiskal luar negeri ini merupakan pembayaran dimuka PPhps 25 yang menjadiKredit Pajak bagi WP OP maupun Badan.

2. Bagi yang Bebas Otomatis : tidak perlu mengurus SKBFLN.

3. Bagi Yang Bebas Karena Memiliki NPWP : tidak perlu mengurus SKBFLN.

4. Bagi Yang Bebas karena SKBFLN : perlu mengurus SKBFLN.

Ditatacara pelaksanaan point (3) mengatur WP yang memiliki NPWP dan jugaanggota keluarganya :
Dalam hal Kartu NPWP a/n Kepala Keluarga maka anggota keluarga yang akanberangkat ke Luar Negeri harus melampirkan fotocopy NPWP/SKT/SKTS, fotocopypassport dan memperlihatkan boarding passserta dilengkapi dengan fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Anggota Keluarga yang mendapat pembebasan fiskal harus tercantum namanyadalam susunan KK. Anggota Keluarga adalah Istri dan anak kandung/anak angkat (dibawah 21tahun) yang namanya tercantum dalam susunan KK. Untuk Istri yang namanyatidak tercantum dalam KK, kemungkinan bisa menggunakan fotocopy AktaPerkawinan.

Orang Tua, Mertua, Anak kandung/anak angkat (diatas 21 tahun) yang namanyatercantum dalam susunan KK dan menjadi tanggungan sepenuhnya (tidakmempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh WajibPajak), kemungkinan bisa menggunakan NPWP PenanggungPajak untuk memperolehpembebasan fiskal.

Bagi Pegawai (tidak termasuk istri dan anak)yang melakukan perjalanan dinasharus membayar FLN dengan mencantumkan Nama dan NPWP Perusahaan sebagaipenanggung pajak dan merupakan Kredit Pajak Perusahan.

Note :

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal ini belum diterbitkan danakan di up date kembali jika terdapat hal-hal yang berbeda.

PTKP 2009

Penghasilan Tidak Kena Pajak Pph pasal 21 Orang Pribadi tahun 2009

Wajib Pajak Rp. 15.840.000,-
WP Kawin/istri Rp. 1.320.000,- (hanya 1 orang saja)
Istri Kerja Rp. 15.840.000,-
Tanggungan per orang Rp. 1.320.000,- ( Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga )

Mamik

Rekan-Rekan, Ayo berbagi....

Rekan-rekan ayo berbagi ke sesama dimulai dari sekarang dengan apa yang kita bisa, terutama bagi yang bekerja dibidang accounting atau yang interest dengan akuntansi kami undang untuk saling berbagi disini.

Best Regards,
Mamik

Tarif pajak pph21Orang Pribadi 2009

Selamat tahun baru rekan-rekan accounting.....
Semoga tahun ini dan selanjutnya lebih baik dan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya.

Wa cukup senang di saat krisis global ini tarif pajak di Indonesia sudah ada pembaharuan.
Tarif tahun ini :
<=Rp. 50.000.000,- = 5%
Rp.50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- = 15%
Rp.250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- = 25%
>Rp. 500.000.000,- = 30%

Yah paling tidak bagi kebanyakan masyarakat Indonesia cukup bermanfaat.

Mamik